Kementerian Investasi Cabut Paksa 180 IUP Mineral & Batu Bara

Kementerian Investasi Mencabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara, Kenapa?

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral & batu bara menjadi tindakan tegas pada perusahaan yg nir memanfaatkan biar yg diberikan sebagaimana mestinya.

Surat pencabutan 180 IUP yg terdiri atas 112 IUP mineral & 68 IUP batu bara itu ditandatangani eksklusif sang Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Proses pencabutan dilakukan secara sedikit demi sedikit semenjak Januari kemudian. “Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, kemudian bertambah 161 sebagai akibatnya total telah 180 IUP yg resmi kami cabut,”

istilah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi pada warta tertulis pada Jakarta, Selasa. Sebanyak 180 IUP yg dicabut tadi dimiliki sang 165 pelaku bisnis, baik badan bisnis juga orang perseorangan, yg terdiri berdasarkan 68 pelaku bisnis pemegang IUP batu bara & 97 pelaku bisnis pemegang IUP mineral.

Pencabutan IUP batu bara paling poly dilakukan pada provinsi Kalimantan Timur sebesar 34 IUP (50 persen) yg dimiliki sang 34 pelaku bisnis, sedangkan pencabutan IUP mineral dominan berlokasi pada Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18 persen) yg dimiliki sang delapan pelaku bisnis. Imam menegaskan pencabutan IUP pada semua perusahaan yg nir mengikuti anggaran yg berlaku & tak hanya ditujukan buat gerombolan eksklusif saja.

Pencabutan biar itu pun telah sinkron menggunakan anggaran yg berlaku. “Kami nir tebang pilih. Tujuan kami buat membenahi perizinan yg tidak dipakai menggunakan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara sedikit demi sedikit,” ujarnya. Pencabutan biar dilakukan menurut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan & Penataan Investasi yg sebagai dasar bagi pencabutan IUP mineral & batu bara. Satgas tadi diketuai sang Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ad interim Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), & Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk menjadi Wakil Ketua Satgas.

Lebih lanjut, Imam menyebutkan galat satu tugas berdasarkan satgas tadi merupakan melakukan pembagian terstruktur mengenai huma & tetapkan peruntukan huma secara berkeadilan pada upaya menaruh nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah akan mengalihkan biar yg dicabut pada pengusaha yg mempunyai kapabilitas & integritas, dan kecukupan kapital buat mengelola IUP tadi, termasuk jua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/gerombolan masyarakat, Usaha Kecil & Menengah (UKM), & koperasi pada daerah.

“Seperti yg acapkalikali disampaikan sang Bapak Menteri, tujuan pengalihan biar ini merupakan supaya bagaimana biar tadi bisa dikelola sang pihak yg bertanggung jawab, sebagai akibatnya bisa membentuk nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi pada daerah,” celoteh Imam.

Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebesar 2.343 IUP mineral & batu bara, yg termasuk pada dalamnya biar pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, dan bahan galian C. Selain itu jua akan dilakukan pencabutan 192 biar sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) menggunakan total luas 3.126.439 hektare, & HGU Perkebunan menggunakan total luas 34.448 hektare.