Presiden Joko Widodo menjadi sorotan di beberapa wilayah Sumut. Pasalnya, rangkaian kegiatan Blusukan menimbulkan keramaian saat Indonesia memasuki gelombang ketiga pandemi Covid-19. Kedatangan Jokowi membuat banyak warga terpesona sejak Rabu (2 Februari). Saat Jokowi berkunjung ke Kabupaten Toba di pasar prosa, masyarakat mulai berebut. Saat Jokowi berkunjung ke Kabupaten Dily pada Kamis (3/2), keramaian warga juga sangat terlihat.
Drone yang diterbangkan kantor kepresidenan memotret orang-orang yang berkelahi di pinggir jalan menunggu Jokowi lewat. Paspampres dan TNI Polli dikerahkan membentuk kelompok untuk menghalau penduduk. Namun, beberapa warga berhasil mendobrak pagar dan mendekati RI1.
Istana tidak mau campur tangan dalam kasus ini. Sekretariat Presiden menegaskan bahwa semua kunjungan Presiden akan dilakukan dengan protokol yang ketat. Jumlah penduduk diserahkan kepada pemerintah daerah. Di tengah mewabahnya Covid-19, Blusukan Jokowi dikritik oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Kunto Adi Wibowo Bandung. Kunt menilai Jokowi tidak perlu berjalan di Bruscan untuk meningkatkan kepuasan publik.
Pasalnya, kepuasan warga terhadap Jokowi berada pada level aman 60-70 persen dalam berbagai survei. Sekjen Biro Survei Kedaikopi tentu menganggap blusukan Jokowi tidak etis secara politik. Ia mengaku jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat seperti sekarang ini. “Menurut saya, apa yang dilakukan Jokowi itu tidak bijaksana dan tidak bijaksana mengingat jumlah kasus Covid yang semakin meningkat,” kata Kunto Jumat (4/2). Kunto membaca dua pesan dari Jokowi, mengklaim Bruscan selama lonjakan Covid-19. Pertama, Jokowi ingin berinvestasi dalam kepuasan rakyat.
